Media Partisipatif

PERAN TKPKD DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Poto bareng depan joglo di dusun brayut

Bila kita berbicara tentang kemiskinan, secara otomatis kita akan menilai seseorang itu dari tempat tinggalnya (rumah) tanpa pernah kita sadari bahwa banyak faktor penunjang yang dapat kita nilai sebagai indikator tingkat kesejahteraan warga menurut kehidupan masyarakat itu sendiri atau masyarakat setempat (Indikator Lokal). Karena pada kenyataanya, data kemiskinan menurut BPS yang dikeluarkan oleh TNP2K selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan data hasil pendataan dari BPS masih rancau dan dianggap kurang pas atau jauh menyimpang dari keadaan sebenarnya dimasyarakat.

Nama dan data kemiskinan di Indonesia cukup beragam, tergantung siapa  yang mengeluarkan data tersebut.  Dinas Sosial menamakan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, Dinas Kesehatan  menggunakan data Jamkesmas dan SKTM, Badan Ketahanan Pangan menggunakan istilah rumah tangga rawan pangan, KB dengan istilah keluarga pra sejahtera dan lain sebagainya. Dari kondisi tersebut mendorong perlunya dibangun satu sistem penargetan yang  efektif untuk program penanggulangan kemiskinan. Pendataan harus tetap menjaga akurasi dan menciptakan system database yang terpadu serta  meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah baik dalam hal meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan maupun penguatan kelembagaan penunjang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program perlindungan social seperti Raskin, Bantuan Langsung Tunai dan Jamkesmas menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh TNP2K.  Pengembangan BDT sudah diujicobakan di Kabupaten Sleman dengan berbagai kemajuan dalam pendataan dan pemanfaatannya.  Kemajuan di Kabupaten Sleman tidak terlepas dari sistem yang sudah dikembangkan sejak tahun 2009-2010 melalui Sistim Informasi Kemiskinan dengan 14 indikator kemiskinan dari BPS dan mendasarkan pada data dan informasi dari SIAK.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Sleman menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati nomor 136/Kep.KDH/ A/2010 tentang TKPK Kabupaten Sleman. Dalam praktiknya pengembangan kelembagaan  penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan hingga pedukuhan, maka pada 29 Februari 2012 telah dikeluarkan pedoman teknis pelaksanaan revitalisasi/pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan hingga pedukuhan.  Lembaga yang mengakar tersebut disebut Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK).

ACCESS tahap II adalah salah satu program yang mendukung pengembangan dan visualisasi database kesejahteraan untuk pembangunan pedesaan dan pemberdayaan warga. ACCESS bersama mitra-mitranya memfasilitasi warga untuk mengembangkan indikator kesejahteraan lokal dan menyusun database hingga memvisualkannya dalam bentuk pemetaan sosial desa.

Kabupaten Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Utara di Provinsi NTB serta Kabupaten Muna dan Buton Utara di Prov. Sulawesi Tenggara, Takalar, Bantaeng, Goa dan Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan  adalah 9 dari 20 kabupaten wilayah dampingan Program ACCESS Tahap II yang menunjukkan ketertarikan dan mengalokasikan anggaran untuk sharing dan kunjungan belajar dalam mengembangkan database dan pemetaan sosial desa. Perkembangan program di 9 kabupaten tersebut cukup bervariasi. Seluruh desa di Lombok Utara dan Dompu, telah mengembangkan database dengan metode pemetaan interaktif. Di Kabupaten Lombok Tengah, keberadaan TKPKD cukup kuat dalam mendorong kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan multi stakeholder termasuk dari unsur Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Sementara kabupaten Muna dan Buton Utara sedang menata peran dan fungsi kelembagaan TKPKD dalam program penanggulangan kemiskinan.  Demikian halnya di Sulawesi Selatan dan NTT mitra ACCESS telah mengembangkan basis data kesejahteraan warga melalui proses Sosial atau Pemetaan Apresiatif Desa. Desa-desa telah mulai memvisualkan dalam bentuk peta digital. Semangat daerah mitra ACCESS Tahap II untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan tersebut meningkat seiring dengan kesadaran bahwa ternyata hasil dari program ACCESS Tahap II mendukung pada perbaikan kesejahteraan warga dan kemandirian desa.

Variasi pembelajaran dan inovasi tersebut menjadi asset yang berharga dalam mendukung pengembangan database untuk targeting program. Untuk itu, sharing pengalaman ini menjadi agenda penting yang perlu didesain dalam rangka memperkuat strategi pengembangan program penanggulangan kemiskinan dengan basis data yang kuat.  Sistim data base terpadu harus menjadi landasan dalam integrasi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Di tingkat komunitas penting mengembangkan opsi lembaga tunggal yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk alokasi dan program pada tingkat desa. Pada tingkat sektoral perlu harmonisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat antar sektor.  Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersinergi dalam program-program penanggulangan kemiskinan.

Adapun tujuan dari kunjungan sharing pembelajaran ini adalah : Memberi kesempatan Pemerintah Kabupaten Sleman, dan 9 Kabupaten Dampingan Acccess untuk sharing dalam mengembangkan dan memanfaatkan data base kemiskinan dan visualisasinya. Mengidentifikasi pembelajaran yang berguna untuk memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan data untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Serta menyusun rencana tindak lanjut dalam memperkuat strategi pengembangan data base kemiskinan dan kelembagaannya untuk program-program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat di daerah.

Topik untuk Sharing

  1. Kabupaten Sleman “Pengalaman pengembangan SIM dan dukungan kelembagaan TKPKD hingga TKP tingkat Pedukuhan dalam program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sleman”.
  2. Kabupaten Dompu “Pengalaman mengembangkan dan memanfaatkan data kemiskinan dan visualisasinya untuk program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dompu”
  3. Kabupaten Lombok Utara  “Pengalaman mengembangkan indikator lokal dalam database kemiskinan dan visualisasinya melalui pemetaan sosial”
  4. Kabupaten Lombok Tengah/Kabupaten Muna dan Buton Utara “Pengalaman dalam mengembangkan TKPKD melalui pelibatan multistakeholder dan interaksi OMS dalam pengelolaan data kemiskinan untuk menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan daerah”
  5. Desa Nglegi Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul “Pengalaman pemanfaatan Analisa Kemiskinan Partisipatif dan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai pengurai kemiskinan desa”

Topik Utama yang akan Dipelajari adalah

  • Bagaimana praktik dan penguatan peran-peran TPK (Tim Penanggulangan Kemiskinan) dari Kecamatan sampai ke PedukuhanPedukuhan dalam konteks pendataan dan penanggulangan kemiskinan lokal.
  • Bagaimana TPK Desa menjalankan fungsi dan peran strategis dalam mengelola dan updating data hingga pendampingan dan bahkan sampai pemantauan dan  pelaporan.
  • Dukungan (enabling) pelembagaan yang kuat termasuk penganggaran yang dikelola SKPD dan mekanisme pendanaan dari CSR (private sector).
  • Bagaimana sinergi TPK dengan PNPM di tingkat kabupaten sampai  pedukuhan.
  • Mekanisme award untuk TPK yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten dan sejauhmana memberi pengaruh pada peningkatan kinerja. Pada Januari 2013, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan penghargaan kepada TPK tingkat kecamatan, desa hingga pedukuhan.
  • Bagaimana Pemerintah Kabupaten mengajak LSM dan Akemisi untuk memperkuat kapasitas TPK dalam memperkuat sisi analisis program penanggulangan kemiskinan[2].
  • Bagaimana proses pendataan dilakukan oleh Kader dan Perangkat Desa melalui koordinasi TKP Pedukuhan/Desa/Kecamatan serta bagaimana data dari TPK Pedukuhan-Desa-Kecamatan mengalir dan mendapatkan umpan balik dari TKPKD.
  • Bagaimana sinergi BKB-PM-PP terjadi dengan Kantor Capil dalam mengembangkan sistim data base.
  • Bagaimana SID dimanfaatkan untuk menganalisa kemiskinan – Desa Nglegi –  Gunung Kidul

 (Kartala)

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

 

One response

  1. Benar-benar program yang baik untuk diterapkan di seluruh wilayah bangsa ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan

    21 April 2013 pukul 17:45

Isikan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s