Media Partisipatif

KONSULTASI PUBLIK DAN KONSOLIDASI KOALISI JARINGAN ADVOKASI RUU DESA

Pembahasan Undang-Undang Desa yang merivisi UU No. 32 tahun 2004 telah memasuki babak baru. Beberapa bulan lalu, Pansus RUU Desa DPR RI telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Rangkaian RDUP tersebut memang telah melibatkan aktor-aktor perwakilan masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga penelitian. ini merupakan kabar gembira, karena pembahasan RUU Desa memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat sipil terlibat dan menyampaikan aspirasi untuk menjaga pembajakan elite atas arah dan kebijakan RUU Desa. Berbeda dengan pembahasan Undang Undang, misalnya pada zaman orde baru, pembatasan pelibatan masyarakat sipil telah melahirkan Undang Undang yang bias elite.

Diantara isu krusial itu, hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut “rekognisi, redistribusi, dan demokratisasi desa”.  Perjalanan Undang Undang Desa selama ini belum secara explisit mengakui hakekat desa sebagai negara kecil yang keberadaannya telah tumbuh sebelum bangsa Indonesia lahir sebagai negara. Termasuk RUU Desa terbaru, belum secara eksplisit memberikan dasar pengakuan kedaulatan desa, baik itu di bidang politik, sosial maupun budaya. Akibatnya, posisi desa selalu mengambang. Desa cenderung dikonstruksi dalam format yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potret nyata desa di Indonesia. Begitu pula pengakuan hak-hak desa makin punah, lepas dari sejarah asal-usul yang melekat di dalamnya, misalnya eksistensi masyarakat adat.

Prinsip rekognisi tentu haruslah diikuiti redistribusi aset oleh negara kepada desa. Selama ini, dalam praktiknya negara telah mengambil alih aset desa, karenanya mengakibatkan ketidakberdayaan desa mengembangkan dirinya karena aset yang seharusnya menjadi milikinya hilang diambil negara. Karenanya redistribusi aset baik dalam bentuk lahan, hutan, potensi kelautan maupun Alokasi Dana khusus untuk desa (ADD) perlu segera direalisasikan. Selama ini pemerintah supra desa tidak bisa membuktikan dirinya mampu menyejahterakan desa ketika tanah dan kekayaan hutan diambil alih negara. Di beberapa daerah seperti desa Mbatakapidu di kabupaten Sumba Barat, desa Klotok di Tuban, desa Bleberan di Gunungkidul, mampu mengoptimalkan sumber daya alamnya untuk membangun kemandirian pangan dan BUMDes, serta mampu mengelola dana ADD untuk percepatan pemberian layanan dasar yang dibutuhkan warganya seperti kebutuhan air bersih. Desa Rapoa di kabupaten Gowa, desa Wiladeg di Gunungkidul, desa Arungkeke di Jeneponto, merupakan beberapa contoh desa yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip good governance serta melakukan sistem pendataan kemiskinan secara partisipatif.

Cerita keberhasilan desa membangun kemandirian (otonomi) sangat mungkin telah banyak terlahir. Akan tetapi, negara nyaris tidak pernah mengakuinya, sehingga dalam pembuatan regulasi yang mengatur tentang desa, lebih banyak didasarkan pada asumsi dan pengetahuan elite. Lebih dari itu, negara malah meresentralisasi tata kelola pemerintahan di tengah perayaan otonomi desa. Kecenderungan seperti ini berpotensi mengembalikan desa pada kerangkeng kesendirian. Kini, saatnya desa membangun negara. Pembahasan RUU Desa, saatnya memberi ruang bagi  desa untuk menyampaikan aspirasi serta bukti-bukti genius mereka dalam membangun kemandirian desa, sekalipun konsep otonomi di Indonsia berhenti di level daerah, bukan di desa.

Inisiatif pemerintah yang hendak memberi kado khusus untuk desa berupa Undang-undang Desa ternyata hingga saat ini belum paripurna baik dari segi proses maupun konsepsinya. Kelambatan proses perumusan RUU Desa sangat dipengaruhi oleh perbedaan cara pandang (paradigmatic) dan kepentingan dalam struktur pemerintahan pusat. Beberapa isu sentral yang menjadi medan perbedaannya yaitu soal desain kelembagaan pemerintah Desa dan alokasi khusus anggaran pembangunan untuk Desa. Konsep atau desain kelembagaan pemerintahan desa yang tepat menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yakni mengembalikan desa pada model Desa Adat (self governing community). Pendapat ini ditentang oleh kelompok yang berpandangan bahwa adalah sulit dan tidak mungkin untuk mengembalikan desa pada kejayaan masa lalu yaitu dalam bentuk desa adat dan menafikan posisi desa dalam hierarki struktur pemerintahan nasional.

Demikian pula dengan soal usulan ADD satu desa satu milyar. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji kepada publik pada saat kampanye menjelang Pilpres di Solo 2009 lalu siap mengalokasikan satu desa satu milyar jika terpilih pada Pilpres 2009. Ternyata, ketika inisiasi ini menggelinding di tengah perumusan RUU Desa, Kementerian Keuangan tidak sejalan dengan janji Presiden tersebut, karena alasan secara administratif dan ketatanegaraan tidak mengenal skema APBN mengalirkan anggaran khusus untuk desa.  Di pihak lain, pendapat Kemenkeu berbeda dengan pendapat Kementerian Dalam Negeri yang sepakat dengan gagasan APBN mengalokasikan 10% untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan arus politik di DPR RI, semua partai politik mendukung agar Undang-undang Desa mencantumkan tuntutan masyarakat  desa yang menghendaki alokasi dana khusus untuk desa yaitu 10% dari APBN.

Di tengah tarik ulur kepentingan antara kelembagaan negara tersebut, gerakan masyarakat sipil yang menghendaki lahirnya Undang-Undang Desa juga fragmented. Masing-masing kelompok membawa aspirasinya, tanpa menunjukan inisiatif integrasi gerakan bersama mengawal substansi RUU Desa. Sejauh ini ada dua kelompok besar dalam advokasi RUU Desa. Pertama, kelompok advokasi Alokasi Dana Desa seperti FITRA, INISIATIF, Formasi, FPPD, IRE, Parade Nusantara, Rumah Aspirasi Budiman, APDESI, STPMD “APMD”, Alharaka, Convis Aceh dan lain-lain. Kedua, kelompok advokasi masyarakat adat, sumberdaya alam dan pembaruan agraria seperti KPA, HUMA, KARSA, RACA, EPISTEMA, IPB, dan lain-lain. Kelompok advokasi adat cenderung sepakat dengan pengembalian kedudukan desa sebagaimana asal mulanya yaitu self governing community, tapi berseberangan dengan kelompok advokasi ADD.

Demikian pula bagi kelompok pemerintahan desa yang pro advokasi ADD berbeda pandangan dengan kelompok pemerintahan desa yang lebih mengutamakan perangkat desa di-PNS-kan. Parade Nusantara mendorong dan berjuang keras agar tuntutan satu desa satu milyar segara ditetapkan dalam Undang-Undang Desa. Pada saat bersamaan kelompok Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) lebih memilih untuk memperjuangkan perangkat desa di-PNS-kan. Masing-masing pihak, baik kelompok NGO maupun kelompok pemerintah desa sama-sama melakukan advokasi terhadap RUU Desa, mentransformasikan tuntutan dan aspirasi mereka ke dalam RUU Desa. Kondisi gerakan advokasi masyarakat sipil atas RUU Desa yang fragmented tentu berpotensi menghasilkan pola gerakan advokasi yang tidak terkonsolidasikan baik dari sisi substansi tuntutan maupun strategi gerakannya.

Ikhtiar gerakan masyarakat sipil pada awal tahun 2012 lalu membangun koalisi jaringan advokasi RUU Desa yang difasilitasi FPPD merupakan langkah maju meminimalisir fragmentasi diatas, sekaligus kemajuan dalam membangun kesamaan gerakan mengawal desa. Sebagaimana dimandatkan, FPPD menjadi pihak yang meracik naskah akademik, DIM dan naskah sanding RUU Desa. Ketiga naskah tersebut  diharapkan dapat mencerminkan akumulasi dari gagasan futuristik masyarakat sipil terhadap desa, kritik atas perlakuan pembangunan kepada desa, evidence pengalaman baik desa membangun kemandirian dan aspirasi alternatif masyarakat sipil terhadap konsep RUU Desa.

Selama kurang lebih satu semester FPPD bersama IRE telah berikhtiar meracik naskah yang dimandatkan koalisi jaringan tersebut. Untuk itu, dalam kerangka dan konteks advokasi RUU Desa, FPPD-IRE bermaksud mengkonsolidasikan kembali semangat gerakan koalisi jaringan advokasi RUU Desa. Apalagi, mencermati kembali dinamika politik pembahasan RUU Desa, masih dibayang-bayangi politik kepentingan elite politik yang semakin mengabaikan desa, namun mengutamakan pembahasan RUU Desa sebagai alat transaksi politik belaka menghadapi momentum politik 2014. Tidak hanya itu, kunjungan kerja Pansus RUU Desa ke Brazil beberapa waktu lalu, juga menjadi petanda bahwa pengalaman baik desa-desa di Indonesia membangun negara serta aspirasi masyarakat sipil tidak pernah didengar ataupun dihargai. Karenanya, FPPD-IRE memandang perlu untuk berkonsolidasi kembali.

Tujuan kegiatan ini yakni memperkuat koalisi jaringan advokasi RUU Desa dalam mengawal trasformasi kebijakan nasional UU Desa.

Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini;

  1. Adanya kesepahaman antar elemen dari koalisi jaringan terhadap gagasan, kritik, aspirasi dan pengalaman baik kemandirian desa sebagaiman terakumlasi dalam Naskah Akademik, DIM, dan Naskah Sanding RUU Desa alternatif.
  2. Adanya strategi dan rencana tindak lanjut mempengaruhi pembahasan RUU Desa berbasis NA, DIM dan NS RUU Desa.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari/tanggal; Senin-Selasa, 22-23 Oktober 2012 dan bertempat di De Solo Beautique Hotel & Restoran, Jl. Dr. Sutomo No. 8 Solo.

Peserta kegiatan ini adalah elemen-elemen gerakan masyarakat sipil yang concern pada isu desa dan tergabung dalam koalisi jaringan advokasi RUU Desa yang melibatkan Pemerintah Daerah,LSM/AKADEMISI/PEMDES,PIHAK DONOR,TIM FPPD-IRE,Dan Mitra ACCESS (Berugak Desa, Kab Lombok Tengah, KOSLATA, Kab Lombok Tengah, ANIMASI, Kupang, Bengkel APPEK, LP2DER, Kab Bima, Lensa NTB, Kab Dompu, Korprov ACCESS, Kab Sumba, Yayasan Wali Ati (Yasati), Kab Sumba Timur, Yayasan Bahtera, Kab Sumba Barat). By. BDUL

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Isikan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s