Media Partisipatif

Festival Kemandirian Desa: Diskusi Publik dan Desa Expose Menyambut Kelahiran RUU Desa

Pembukaan Festival RUU Desa

 Kerjasama: IRE-ACCESS Tahap II-FPPD-Tifa Foundation

Desa merupakan realitas di Indonesia. Sebelum Indonesia mendeklarasikan diri menjadi negara, desa sudah hadir menjadi entitas penting bangsa di mana perkembangan peradabanan Indonesia berdiri di atasnya. Norma, adat, tradisi, pranata, sistem perekonomian, politik, demokrasi dan pemerintahan khas Nusantara telah tumbuh di dalamnya. Namun ketika negara ini berdiri kemudian memproduksi sistem perundang-undangan yang meminggirkan peran desa. Demikian pula, penyelenggaraan pembangunan nasional, turut memarginalkan desa. Semangat membangun bangsa dan negara dari bawah (buttom up), diganti dengan sistem membangun negara dari atas (top down) di mana semua peta kendali pembangunan harus manut kepada pemerintah pusat. Penyeragaman terhadap desa, penarikan kewenangan desa, dan eksploitasi sumber daya alam desa merupakan sederet kebijakan kurang tepat yang diterapkan pemerintah pusat terhadap entitas bangsa yang sejatinya merupakan ruh dari negara Indonesia itu sendiri. Dengan kebijakan seperti ini, posisi pemerintahan desa kehilangan fungsi sejatinya, kecuali sebagai pembantu pemerintah supradesa. Demikian pula dengan kedaulatan desa atas sumber daya menjadi hilang. Akibatnya, kemiskinan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Hubungan desa dengan negara menjadi berbalik, bukan negara menjamin kesejahteraan desa, sebaliknya desa yang menjadi sumber kesejahteraan negara (pusat). Dengan kata lain sumber kesejahteraan di desa dihisap ke kota untuk menghidupi golongan kaya di kota/pusat.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan dan menggodog RUU Desa. Posisinya, Pansus RUU Desa DPR RI masih membahasnya. RUU Desa dipersiapkan sebagai payung hukum di mana diharapkan negara lebih memberikan perlindungan yang nyata kepada desa, diantaranya dengan merealisasikan konsep desentralisasi kewenangan, redistribusi aset, rekognisi terhadap keragaman, tatakelola pemerintahan yang otonom, sampai desentralisasi fiskal. Sayangnya, RUU Desa versi pemerintah masih mengesankan niatan yang setengah-setengah. Pemerintah pusat terkesan enggan untuk melimpahkan sebagian kewenangan/urusan kepada desa. Pemerintah pusat berargumentasi bahwa desa tidak memiliki kemampuan untuk menerima serta menjalankan limpahan kewenangan termasuk desentralisasi fiskal. Desa masih dianggap lemah, baik dari aspek teknokratis politik (perencanaan dan penganggaran pembangunan), maupun kemampuan masyarakat dan organisasi serta kelembagaan desanya. Desa selalu disudutkan tidak memiliki organisasi masyarakat ataupun kelembagaan yang bisa diandalkan. Tambahan pula, aturan dan tradisi adat (kearifan lokal) yang berkembang di desa acapkali dikatakan memiskinkan dan tidak mencerdaskan. Alih-alih, dengan argumentasi tersebut, pemerintah supradesa selalu berupaya menguasai kewenangan dan uang pembangunan desa.

Pengaturan desa yang tertampil dari draft RUU Desa masih dominan dengan perspektif pemerintah desa dan administrasi desa. Padahal, ada prinsip-prinsip lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah, seperti keberagaman, kemandirian, demokrasi, pemberdayaan, rekognisi dan kesejahteraan. Desa-desa di Indonesia sangat beragam dari sisi sosial-budaya, politik, sejarah maupun geografisnya. Keragaman ini meniscayakan adanya tipologi desa yang beragam pula, sehingga menentukan disain kelembagaan tentang kedudukan, kewenangan, susunan pemerintahan desa dan lain-lain. Bentuk desa otonom misalnya, sangat cocok diterapkan di Jawa, sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Sebaliknya format desa adat tidak tepat diterapkan di Jawa karena di Jawa pengaruh adat sudah banyak yang hilang atau melebur dalam tatakelola baru. Tetapi format desa otonom itu akan sangat sulit bekerja di daerah-daerah yang pengaruh adatnya terhadap pemerintahan masih kuat seperti di Bali, Kalimantan, Aceh, Maluku, NTT, dan Papua.  Sayangnya, naskah RUU Desa masih enggan merekognisi pengaturan desa secara asimetris di mana dalam konteks tersebut pemerintah supradesa perlu menghindari pengaturan yang mekanis dan cenderung menyeragamkan. Karena itu, dengan prinsip rekognisi, sebenarnya pemerintah telah memberikan hak pada desa untuk merawat kearifan lokal yang berkembang di dalamnya sekaligus memberikan ruang untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, tanpa menghilangkan ruh kearifan lokal itu sendiri.

Demikian pula dengan aset dan potensi sumber daya alam negara, RUU Desa masih kurang perhatian terhadap arti penting redistribusi aset kepada desa. Pemerintah supradesa masih percaya bahwa ketika aset agraria dimonopoli oleh pemerintah pusat ataupun diserahkan kepada kelompok pemodal akan melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Tapi kenyataannya berbeda. Masyarakat desa, dilingkupi oleh banyak aset (hutan, batu, laut, tanah), tapi tidak memiliki hak/kemampuan untuk mengakses aset tersebut. Akhirnya mereka tetap hidup miskin, sementara pemodal bergelimang aset. Di sisi lain, tidak sedikit desa, khususnya di wilayah timur, mampu mengelola pembangunan yang selama ini nyaris tidak dilakukan pemerintah supradesa sekalipun dianggap sebagai kewenangan supradesa. Diantara prestasi tersebut misalnya, desa Mbatakapidu, desa-desa di kawasan Hutan Sesaot dan Marejebonga yang mampu menjaga konservasi dan mengoptimalkan fungsi ekonomi hutan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula desa-desa di Muna, di Kupang, di Buton juga mampu mengoptimalkan peran posyandu tidak hanya sebagai organisasi penguatan sektor kesehatan masyarakat desa, tapi juga berperan untuk penguatan kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat desa. pengalaman-pengalaman tersebut mengindikasikan bahwa desa mampu mengelola kewenangan berskala lokal yang selama ini macet ketika berada dalam kendali pemerintah supradesa. Lagi-lagi, sayangnya, RUU Desa masih minor mengatur pelimpahan kewenangan dari supradesa kepada desa.

Dari aspek keuangan desa, pemerintah masih cenderung bertahan untuk tidak meluncurkan perimbangan pusat dan desa, meskipun akhir-akhir ini marak dengan tuntutan 1 milyar untuk satu desa. Alasannya, desa tidak mampu mengelola uang sebanyak itu dan cenderung akan dikorupsi, karena desa belum bisa berlaku demokratis, masih bersifat komunal dan paternalitisk. Padahal, dalam perkembangan saat ini desa-desa telah mengalami evolusi, masuk ke dalam struktur negara, serta menjadi organisasi publik yang transparan dan akuntabel. Kenyataannya, desa akhir-akhir ini mampu mengelola ADD dengan baik, proporsional dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Lebih dari itu, penggunaan anggaran publik oleh desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, efisien, akuntabel dan produktif. Ini berbeda dengan implementasi proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah supra desa di desa (misalnya BLM). Tatakelola ADD mampu menampilkan corak yang lebih demokratis, terencana, akuntabel dan transparan. Desa yang dulu melaju tanpa perencanaan, dan tinggal menerima proyek dari atas, kini telah berubah. Desa mampu menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes atas dasar musyawarah mufakat serta memperhatikan hak-hak dasar masyarakat. Sementara proyek bantuan dari atas, sekalipun membangun desa namun sering melangkahi desa. Bantuan cenderung memperkuat tradisi elite capture. Mengalirkan banyak uang ke desa, tapi keterbukaan pada publik masih lemah. Bahkan seringkali secara tidak langsung meminggirkan kelembagaan desa yang telah ada sebelumnya. Termasuk di dalamnya kearifan lokal (modal sosial) yang hidup di desa tidak dianggap ikut andil dalam mengukir kemandirian desa.

Bagai bayi dalam kandungan, RUU Desa yang saat ini sedang digodok pastinya membutuhkan banyak asupan gizi yang baik, sehingga kelahiran RUU Desa kelak, tidak cacat, apalagi  hadir sebagai Undang-Undang yang tidak mampu melindungi desa sebagai entitas penting dan fundamental dari negara bangsa Indonesia. ACCESS memiliki segudang pengalaman di mana desa-desa di Indonesia Timur mampu membuktikan bahwa persangkaan-persangkaan miring yang dilayangkan pemerintah supradesa kepada desa tersebut tidak semuanya benar. Antara lain desa mampu menjalankan fungsi konservasi hutan dan laut. Desa juga mempunyai kemampuan membangun kemandirian ekonomi dan keuangan (permodalan). Desa, dengan adat, kearifan lokal dan norma (modal sosial) yang dimilikinya ternyata mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga adat bukan suatu entitas yang memiskinkan ataupun menghambat kemajuan tapi malah menyemarakan strategi menuju desa mandiri dan berdaya. Desa-desa adat di Indonesia timur mampu mengintegrasikan nilai-nilai universal dan kesetaraan gender ke dalam struktur dan norma adat, sehingga meningkatkan derajat partisipasi yang cukup tinggi terhadap pembangunan. Gerakan berbasis partisipasi dan emansipasi perempuan di desa-desa Indonesia timur tumbuh dengan marak serta mampu mewarnai kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender. Sistem perencanaan pembangunan di desa-desa Indonesia timur juga telah memperlihatkan perkembangan yang singnifikan. Dengan menerapkan beberapa pendekatan seperti asset based approach (ABA), penyelidikan apresiatif (appresiative inquiry) dan gender and social inclusion (GSI) masyarakat desa di Indonesia timur telah meningkat kapasitasnya sehingga mampu menjalankan sistem perencanaan desa yang labih baik dari sebelumnya. Kemampuan ini, tentu merupakan suatu garansi bahwa desa siap menajalankan kewenangan subsidiaritas.

Di desa-desa dampingan ACCESS juga telah tumbuh organisasi-organisasi warga/masyarakat (CSOs) berbasis desa yeng tumbuh dari dalam komunitas, seperti community center, gerakan perempuan peduli desa, kelompok wanita tani, kelompok usaha perempuan. Organisasi-organisasi tersebut memiliki posisi strategis sebagai wadah representasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Sayangnya, RUU Desa versi pemerintah hanya atau lebih mengakui keikutsertaan organisasi-organisasi resmi desa seperti  PKK, LPMD, RT, RW, Karang Taruna dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian, pengalaman positif ACCESS membangun, merevitalisasi organisasi-organisasi desa berbasis komunitas memiliki tingkat signifikansi yang tinggi untuk transformasi RUU Desa, khususnya yang terkait dengan klausul organisasi warga.

Di tengah penantian publik terhadap nasib Undang-Undang Desa, sejumlah anggota Pansus RUU Desa melawat ke Brazil dan China. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang tata kelola desa-desa di Brazil dan China, sehingga akan memberi manfaat positif bagi pembahasan RUU Desa di tanah air. Kunjungan Pansus tersebut pun mendapat kritik. Terlepas dari polemik tersebut, sebenarnya Pansus RUU Desa sendiri telah mereguk cukup input dari berbagai elemen nasional melalui mekanisme RDPU. RDPU adalah mekanisme resmi DPR RI untuk menghimpun masukan terkait dengan pembahasan sebuah rancangan Undang-Undang. Sebagaimana kita tahu, RDPU terkait dengan pembahasan RUU Desa melibatkan banyak pihak, mulai dari para pakar, Perguruan Tinggi, NGO, dan organisasi lainnya. Dalam perkembangan terakhir, masyarakat selalu menunggu-nunggu progress pembahasan RUU Desa. Maka, adalah tindakan yang strategis bagi Pansus RUU Desa untuk mempublikasikan, mengkomunikasikan dan mendiskusikan hasil-hasil kunjungan ke Brazil, maupun hasil serangkaian RDPU kepada publik luas.

Untuk mendorong kualitas pembahasan dan transformasi kebijakan nasional RUU Desa, maka IRE-FPPD-ACCESS-Tifa Foundation memandang penting untuk memaksimalkan asupan melalui keikutsertaan masyarakat sipil terhadap pembahasan RUU Desa. Suara-suara lokal dan harapan terhadap RUU Desa selama ini tersumbat karena minimnya ruang komunikasi antara masyarakat dengan pengampu kebijakan. Pembahasan RUU Desa yang selama ini terkesan tersentralisasi di Jakarta, kiranya perlu untuk didesentralisasi ke daerah sehingga mampu menghimpun suara-suara lokal yang selama ini belum tertangkap radar para pengampu kebijakan nasional di pusat. Diskusi Publik dan Expose Desa kemudian kami pilih sebagai pendekatan kegiatan untuk membuka selubung penghambat koneksi aspirasi masyarakat bawah terhadap kebijakan nasional RUU Desa. Kegiatan ini didisain sebagai ruang dialog antara rakyat dengan pemerintahan (DPR RI), bukan hanya untuk menyampaikan opini publik dari perspektif defisit based, tetapi juga sebagai panggung transformasi politik nasional pembahasan RUU Desa dengan menampilkan gerakan lokal (inisiatif, inovasi, emansiapasi lokal) dalam upaya kemandirian desa sebagai cerminan best practices lokal yang sangat strategis untuk direkognisi oleh pemerintah, sehingga dapat memperkaya perspektif pembahasan RUU Desa.

Festival Kemandirian Desa dengan tujuan untuk mempertemukan aspirasi arus bawah (desa) dengan kinerja pembahasan RUU Desa untuk mendorong percepatan transformasi Kebijakan Nasional Kemandirian Desa (RUU Desa). Festival ini dilaksankan di Makasar dan Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng dari tanggal 5-6 Nopember 2012.

Adapun Jenis Kegiatan :  

  1. Konferensi Press
  2. Dialog Kebijakan di TVRI
  3. Workshop Perumusan Aspirasi Desa untuk Tranformasi RUU Desa
  4. Songkabala Kampong
  5. Galang Aspirasi Desa untuk RUU Desa
  6. Bazar Desa Mandiri
  7. Klinik Kemandirian Desa
  8. Bedah Film dan Barter Pembelajaran

Selain dihadiri oleh Pansus RUU Desa, Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantaeng, kegiatan ini akan didukung oleh seluruh pemerintahan desa dan perwakilan warga ataupun organisasi warga dari 20 kabupaten/kota wilayah kerja ACCESS meliputi Provinsi NTT (Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kupang, TTS) Provinsi Sultra (Baubau, Buton, Buton Utara, Muna), Provinsi Sulawesi Selatan (Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Kepulauan Selayar), Provinsi NTB (Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, Bima dan Dompu), kelompok gerakan masyarakat sipil  kemandirian desa, kalangan press, pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan pengambil kebijakan di level pusat.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

2 responses

  1. great post & good information. i would like to see more of these. lista de emails lista de emails lista de emails lista de emails lista de emails

    9 November 2012 pukul 19:46

  2. Prinsip rekognisi tentu haruslah diikuiti redistribusi aset oleh negara kepada desa. Selama ini, dalam praktiknya negara telah mengambil alih aset desa, karenanya mengakibatkan ketidakberdayaan desa mengembangkan dirinya karena aset yang seharusnya menjadi milikinya hilang diambil negara. Karenanya redistribusi aset baik dalam bentuk lahan, hutan, potensi kelautan maupun Alokasi Dana khusus untuk desa (ADD) perlu segera direalisasikan. Selama ini pemerintah supra desa tidak bisa membuktikan dirinya mampu menyejahterakan desa ketika tanah dan kekayaan hutan diambil alih negara. Di beberapa daerah seperti desa Mbatakapidu di kabupaten Sumba Barat, desa Klotok di Tuban, desa Bleberan di Gunungkidul, mampu mengoptimalkan sumber daya alamnya untuk membangun kemandirian pangan dan BUMDes, serta mampu mengelola dana ADD untuk percepatan pemberian layanan dasar yang dibutuhkan warganya seperti kebutuhan air bersih. Desa Rapoa di kabupaten Gowa, desa Wiladeg di Gunungkidul, desa Arungkeke di Jeneponto, merupakan beberapa contoh desa yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip good governance serta melakukan sistem pendataan kemiskinan secara partisipatif.

    11 November 2012 pukul 08:25

Isikan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s