Media Partisipatif

MUTIARA DARI INDONESIA TIMUR UNTUK INSPIRASI RUU Desa

Dalam rangka merespons kehadiran RUU Desa, IRE dan ACCESS-AusAID telah melakukan penelitian apreseatif (appreceative inquiry) di sejumlah 16 kabupaten/kota di empat Provinsi kawasan Indonesia Timur (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara). Penelitian itu menemukan banyak “mutiara” (pelajaran bermakna di balik inovasi dan emansipasi desa) yang memiliki relevansi dengan upaya membangun optimisme baru tentang desa, sekaligus bermanfaat untuk memperkuat RUU Desa menuju desa baru yang lebih mandiri, demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Tulisan singkat ini hendak mengedepankan berbagai mutiara dari Indonesia Timur, sekaligus mendialogkan relevansi mutiara tersebut dengan RUU Desa.

 Telah terjadi perubahan inkremental relasi antara pemerintah kabupaten/kota (sebagai representasi negara) dengan desa meskipun belum sempurna. Pemkab mulai menggeser pendekatan intervensi (imposition) yang memaksa dan meminggirkan desa, menuju pendekatan baru yang berorientasi pada fasilitasi pengembangan desa serta apresesasi dan rekognisi terhadap berbagai inisiatif desa. Sebaliknya desa juga memiliki kesadaran kritis dalam memperkuat representasi dan negosiasi di hadapan pemerintah kabupaten baik dalam hal kebijakan yang terkait dengan desa maupun dalam hal sinkronisasi antara perencanaan desa dengan perencanaan daerah. Namun, sekali lagi, relasi dan pendekatan baru ini belum sempurna. Pemerintah kabupaten masih cenderung memiliki moral hazard untuk mengendalikan desa dan melakukan politisasi terhadap desa.

Perubahan positif terjadi karena munculnya engagement (pertautan atau interaksi dinamis) multipihak dan kehadiran asosasi desa, meskipun hal ini belum dilembagakan dalam perangkat peraturan. Sementara kerangka regulasi yang memberi “cek kosong” terlalu besar kepada bupati/walikota untuk mengatur dan mengurus desa cenderung melahirkan pendekatan intervensi dan politisasi yang kuat terhadap desa.

Pada titik ini ada tiga rekomendasi penting untuk RUU Desa. Pertama, RUU Desa sebaiknya memperkuat perubahan relasi yang positif antara kabupaten/kota dengan desa, dengan cara menegaskan asas dan pendekatan rekognisi, apreseasi dan fasilitasi supradesa terhadap desa. Kedua, RUU Desa sebaiknya meminimalisir risiko-risiko intervensi dan politisasi terhadap desa dengan cara mengurangi model “cek kosong” yang terlalu besar kepada bupati/walikota dalam mengatur dan mengurus desa. Bagaimanapun konstitusi tidak memberi amanat kepada bupati/walikota untuk mengatur dan mengurus desa atau tidak memberi amanat pembentukan model otonomi desa dalam otonomi daerah. Sebaliknya konstitusi menegaskan tentang asas rekognisi, yakni pengakuan dan penghormatan terhadap desa. Ketiga, RUU Desa sebaiknya mengakomodasi keberadaan asosiasi desa sebagai wadah kerjasama antardesa dan basis representasi dan negosiasi desa di hadapan pemerintah supradesa.

 Melalui proses pembelajaran dan kreativitas lokal telah ditemukan berbagai bentuk kewenangan/urusan nyata berskala lokal yang menyentuh kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Selama ini proses penemuan dan perumusan kewenangan desa sungguh mengalami kesulitan, antara lain karena berbagai urusan publik telah dibagi habis kepada daerah, dan pelimpahan kewenangan/urusan dari kabupaten/kota kepada desa (sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 72/2005 beserta Permendagri No. 30/2006) tidak berjalan dengan baik. Namun berdasarkan pada prinsip subsidiarity dan self governing community, di sebagian besar desa telah menemukan dan melembagakan berbagai jenis kewenangan/urusan nyata berskala lokal.Misalnya urusan pendidikan (PAUD, sanggar belajar, perpustakaan desa, pemberantasan buta huruf); kesehatan (polindes, Posyandu, gerakan hidup bersih dan sehat, jamban); urusan pekerjaan umum (jalan desa, sanitasi lingkungan, jalan usaha tani, air bersih, embung, irigasi tersier); urusan perkebunan dan kehutanan (hutan desa, hutan rakyat, kebun rakyat), pertanian (ketahanan pangan, lumbung pangan, pengembangan bibit lokal, kelembagaan petani, dll); perikanan (karamba, perikanan rakyat); pembuatan peta sosial desa secara partisipatif, konservasi biota laut, dan sebagainya.

Dalam pelembagaan dan pelaksanaan berbagai urusan berskala lokal itu, desa tidak berposisi “membantu” pemerintah, tetapi desa mengatur dan mengurus berbagai urusan berdasarkan hasil keputusan kolektif dalam musyawarah desa. Berbagai kewenangan/urusan yang diatur dan diurus desa tersebut memberikan bukti-bukti konkret emansipasi desa, yakni desa memberikan manfaat dalam bentuk pelayanan public goods kepada warga, sekaligus pengembangan aset ekonomi lokal.

RUU Desa sebaiknya melakukan rekognisi terhadap berbagai inisiatif lokal, serta melakukan kodifikasi terhadap bentuk-bentuk urusan berskala lokal — yang sudah dijalankan oleh desa tersebut — menjadi daftar positif (positive list) dalam penjelasan RUU Desa.

Perencanaan desa dikelola secara inklusif dan partisipatif untuk mengambil keputusan dan melembagakan berbagai bentuk kewenangan lokal desa,bahkan perencanaan desa (baik proses Musrenbang maupun dokumen RPJMDes dan RKPDes) menjadi arena dan institusi baru yang melembagakan perubahan desa.Dalam konteks ini posisi desa tidak mengusulkan perencanaan ke kabupaten/kota melalui musrenbang, melainkan desa secara inklusif, partisipatif dan kolektif mengambil keputusan lokal sehingga menghasilkan perencanaan desa secara mandiri (village self planning).

Perencanaan desa tersebut memberikan manfaat secara sosial, politik dan ekonomi kepada desa. Secara sosial, proses perencanaan desa yang bersifat partisipatoris-kolektif menjadi arena untuk memperkuat kohesi sosial dan menyemai mutual trust antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, organisasi masyarakat dan warga. Secara politik, perencanaan desa memberikan banyak manfaat: (a) Sebagai instrumen untuk membangun kepemimpinan lokal yang demokratis dan visioner; (b) menjadi arena bagi democratic engagement, membuka akses partisipasi bagi kaum marginal dan perempuan, sehingga mampu menembus struktur politik yang aristokratis, patriarkhis dan otokratis; (c) menjadi arena pembuatan keputusan desa secara kolektif dan mandiri sebagaimana ditunjukkan dengan emansipasi dalam pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal; (d) RPJMDes merupakan instrumen politik representasi dan negosiasi desa di hadapan pihak luar dan pemerintah supradesa.

Secara ekonomi, perencanaan desa menjadi arena dan instrumen untuk mengidentifikasi aset-aset ekonomi lokal yang kemudian diputuskan dalam Musrenbang, dan dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan warga masyarakat.

Di sisi lain dengan semangat “satu desa satu rencana”, desa melakukan integrasi antara perencanaan reguler dengan perencanaan PNPM Mandiri dalam satu proses dan satu dokumen. Namun demikian, anggaran PNPM maupun anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) lainnya masih berdiri sendiri. Para pihak berharap dan merekomendasikan agar RUU Desa melembagakan “satu desa, satu rencana dan satu anggaran”. Berbagai kewenangan/urusan menjadi basis perencanaan desa. Lalu kewenangan dan perencanaan ini didukung dengan APBDes yang salah satu sumbernya adalah Dana Alokasi Desa dari APBN. Berbagai BLM lebih baik dikonsolidasikan menjadi satu DAD.

Demokratisasi desa telah tumbuh secara inkremental yang mampu menembus struktur politik lama yang aristokratis, otokratis, dan patriarkhis. Pertama, TLKD melahirkan para pemimpin baru yang progresif dan demokratis. Kepala desa merupakan aktor sekaligus institusi sentral bagi akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Kedua, hadirnya warga, termasuk kaum perempuan yang berada di garis depan, yang bersikap kritis (critical citizen) dan terorganisir. Ketiga, tumbuhya kepercayaan (trust) dan engagement yang terbuka dan dinamis, baik dalam konteks hubungan antara pemerintah desa dengan BPD maupun dalam proses perencanaan desa.

Namun representasi politik masih merupakan isu krusial. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang sekarang tidak mencerminkan representasi yang memadai, meskipun ada engagement yang baik antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Fungsi representasi justru dimainkan oleh organisasi warga/masyarakat. Representasi politik dari masyarakat ini perlu dipertahankan, tetapi secara formal representasi perlu diperkuat dalam wadah BPD. RUU Desa sebaiknya mengubah kembali Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai institusi representasi politik dan demokrasi desa. Artinya BPD kedepan merepresentasikan hak dan kepentingan warga, termasuk kaum marginal dan perempuan. BPD sebagai institusi representasi akan menjalankan fungsi tiga hal. Pertama, karena desa berwenang “mengatur” maka desa membutuhkan institusi representasi seperti BPD untuk menjalankan fungsi regulasi atau menjalankan kewenangan mengatur itu.  Kedua, BPD menjalankan fungsi penganggaran sebagai bentuk proses alokasi politik di ranah desa. Ketiga, BPD menjalankan fungsi check and balances untuk merawat akuntabilitas pemerintah desa.

Namun skema akuntabilitas bukan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD. LPJ lebih baik disampaikan Kades kepada Musyawarah Desa, sebuah institusi demokrasi deliberatif dan partisipatif yang diselenggarakan oleh BPD.

Lembaga kemasyarakatan korporatis yang dibentuk negara (seperti PKK, RW, RT, Karang Taruna, LPMD) sangat penting tetapi tidak cukup. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga korporatis, terutama PKK dan Posyandu, memainkan peran penting sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberian (supply) pelayanan dasar kepada warga. Namun mereka bisa berperan dan bermanfaat justru karena memperoleh tuntutan (demand) dari organisasi warga masyarakat seperti Gerakan Perempuan Peduli Desa, Organisasi Rakyat maupun Community Center. Kehadiran organisasi-organisasi warga – yang tidak diakomodir dalam regulasi – itu memberikan bukti kebangkitan warga yang aktif (active citizen), yang memupuk modal sosial terutama memiliki kepedulian dan solidaritas sosial terhadap warga masyarakat; serta hadir sebagai warga kritis (critical citizen) yang menaruh perhatian pada isu-isu publik serta merepresentasikan dan memperjuangkan hak dan kepentingan publik kepada pemerintah.

RUU Desa sebaiknya memberi ruang pada tumbuhnya organisasi warga/masyarakat (CSOs) berbasis desa seperti community center, gerakan perempuan peduli desa, organisasi rakyat sebagai wadah representasi dan partisipasi warga dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan ruang yang diberikan UU Desa, maka CSOs desa bersifat legal meskipun tidak dibentuk oleh pemerintah desa. Pemeritah desa mengakui dan memberi ruang CSOs itu dalam kebijakan dan perencanaan desa.

Desa sebenarnya mempunyai potensi kapasitas yang menggembirakan. Berdasarkan pengalaman empirik, memang harus diakui bahwa kapasitas desa (terutama kapasitas teknokratis dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, administrasi, keuangan dan sebagainya) masih lemah. Kenyataan ini yang sering dijadikan kambing hitam bagi pemerintah supra desa untuk mengatakan bahwa desa tidak siap dan tidak mampu jika diberi kewenangan dan uang lebih besar. Namun teori kambing hitam ini sebenarnya sudah gugur. Melalui proses fasilitasi dan pembelajaran yang memadai, ternyata kapasitas lokal bisa dipupuk dan dikembangkan dengan baik. Pelembagaan kewenangan desa, perencanaan desa, pengelolaan keuangan secara akuntabel, serta alokasi anggaran yang responsif merupakan bukti-bukti konkret tentang kebangkitan kapasitas desa yang sungguh menggembirakan.

Perubahan positif itu tidak lepas dari fasilitasi oleh lembaga-lembaga internasional, NGOs lokal dan pemerintah daerah. Fasilitasi sangat dibutuhkan untuk memperkuat otonomi dan demokrasi desa, termasuk untuk memperkuat “satu desa, satu rencana, satu anggaran”. Program pemberdayaan sebaiknya tidak masuk kelompok-kelompok masyarakat, sebaliknya masuk ke sistem desa tersebut. Dalam RUU Desa, khususnya bab pembinaan dan pengawasan, sebaikya ditegaskan tentang kerjasama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil untuk fasilitasi desa. Kerjasama ini dibutuhkan untuk pembinaan atau pengembangan kapasitas desa.***(Bdul)

Isikan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s