Media Partisipatif

PRESS RELES BUPATI LOMBOK TENGAH

PENYELESAIAN MASALAH PEGAWAI TIDAK TETAP

Sehubungan dengan adanya aksi damai rekan-rekan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang berlangsung pada hari Senin, 4 Juli 2011 yang kemudian menjadi headline dari berbagai media yang ada di daerah ini, maka untuk tabayyun dan menjernihkan permasalahan ini, saya selaku Kepala Daerah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pertama-tama saya selaku Kepala Daerah meyampaikan rasa simpati dan empati atas nasib rekan-rekan PTT, yang merupakan kebijakan periode sebelumnya.
  2. Bahwa berdasarkan kerentuan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenga Honorer Menjadi Calon PNS, pada pasal 8 disebutkan bahwa: Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, sesungguhnya kebijakan pengangkatan PTT ini dapat dikatagorikan melawan hokum dan juga melawan perundang-undangan (contra legem), sebab PP Nomor 48 Tahun 2005 merupakan peraturan perundang-undangan bersifat mengikat karena telah tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
  3. Dalam perspektif anggaran, oleh karena jumlah PTT ini cukup besar (rekapitulasi terakhir tahun 2011, berjumlah 2619), maka dana yang dibutuhkan untuk membayar honorarium PTT ini tentu cukup besar juga dan sangat membebani struktur APBD kita. Sementara itu, seperti yang kita maklumi kapasitas pembiayaan kita masih rendah.
  4. Selain itu, persoalan keberadaan PTT ini sudah menjadi agenda pengawasan dan temuan lembaga/instansi pengawasan serta menjadi catatan dalam evaluasi APBD oleh Pemerintah Provensi NTB sesuai point 2 diatas.
  5. Sesungguhnya Keputusan Pengangkatan Tenaga PTT ini berkaitan erat dengan program dan kegiatan langsung SKPD dalam satu tahun anggaran, sehingga begitu tahun anggaran berakhir, maka berakhir pula masa kerja PTT. Siklus satu tahun ini kiranya mesti dipahami, sehingga tidak ada argumentasi yang sahih yang dapat menjadi referensi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengangkatan ulang setiap awal tahun anggaran baru.
  6. Sehubungan dengan upaya/kebijakan untuk menata ulang atau menertibkan keberadaan para Pegawai Tidak Tetap lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, maka langkah yang akan kami ambil adalah : mempertahankan PTT yang diangkat sebelum tanggal 11 November 2005, mempertahankan beberapa/sebagian tenaga PTT yang bersifat sangat teknis, seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, tenaga kebersihan (cleaning service), sopir, tukang kebun dan jaga malam kantor (satpam), Pol.PP, tenaga IT, tenaga SIPKD, juru pungut pajak dan retribusi, Tukang potret/kamerawan (fotografer, editor), jurnalis Pemda, tenaga di Bakesbangpollinmas (diluar Korlap Pemilu), dan tenaga teknis lainnyanyang sangat dibutuhkan, yang akan dipilih secara selektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan real organisasi Permerintah Kabupaten Lombok Tengah. Selebihnya diberikan pesangon yang akan dianggarkan melalui Perubahan APBD.
  7. Bagi PTT yang akan mendapatkan pesangon, kami tetap akan berikhtiar untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi guna memperoleh pekerjaan yang layak, terutama dalam hal pemberian pelatihan-pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan.

Praya, 4 Juli 2011

Bupati Lombok Tengah
ttd

H. MOH. SUHAILI FT, SH

Isikan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s